Pekanbaru — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menjadi tuan rumah kegiatan Analisa dan Evaluasi Kebijakan Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau Tahun 2026, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperkuat strategi pembinaan dan pengawasan keimigrasian di tingkat desa.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Analis Keimigrasian Ahli Utama, Pria Wibawa, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, serta Analis Keimigrasian Ahli Madya, Ujo Sujoto, bersama jajaran di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Pria Wibawa menyampaikan bahwa keberadaan DBI dan Pimpasa memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan informasi dan edukasi keimigrasian hingga ke tingkat masyarakat.

“Desa Binaan Imigrasi dan Pimpasa merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap aturan keimigrasian. Kehadiran petugas di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat edukasi, pencegahan, serta deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan keimigrasian,” ujar Pria.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, menegaskan bahwa pelaksanaan DBI dan Pimpasa perlu terus diperkuat agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Kami terus mendorong agar program Desa Binaan Imigrasi dan Pimpasa tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi benar-benar hadir memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat. Evaluasi ini menjadi momentum untuk melihat capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah perbaikan ke depan,” ungkap Agung.

Melalui kegiatan analisa dan evaluasi ini, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau diharapkan dapat menyusun langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBI dan Pimpasa. Program tersebut diharapkan semakin mampu mendekatkan layanan dan informasi keimigrasian kepada masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara optimal.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendukung penguatan program DBI dan Pimpasa sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan serta edukasi keimigrasian yang semakin dekat, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pekanbaru, 16 September 2026 — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru kembali melaksanakan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Seorang warga negara Malaysia berinisial ABH, dideportasi dari wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Rabu (16/9/2026).

Yang bersangkutan diberangkatkan menuju Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan maskapai AirAsia dengan nomor penerbangan AK-430. Pelaksanaan deportasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keimigrasian terhadap yang bersangkutan yang dinilai melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, menegaskan bahwa tindakan administratif keimigrasian merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus menjaga ketertiban di wilayah Indonesia.

“Setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian, kami akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ujar Ryang.

Ia menambahkan bahwa proses deportasi dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prosedur keimigrasian dan memastikan yang bersangkutan benar-benar keluar dari wilayah Indonesia.

Selain deportasi, terhadap yang bersangkutan diusulkan untuk dikenakan tindakan penangkalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Ryang menegaskan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerjanya.

“Pengawasan orang asing merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kami mengimbau seluruh warga negara asing untuk selalu mematuhi ketentuan keimigrasian selama berada di Indonesia,” tutupnya.

Pelaksanaan deportasi ini menjadi bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam menjalankan fungsi penegakan hukum keimigrasian secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekanbaru — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru mengikuti kegiatan Internalisasi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Keimigrasian Tahun 2026 secara daring melalui Zoom, Rabu (16/09/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman jajaran keimigrasian terhadap arah penyusunan revisi Undang-Undang Keimigrasian yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Internalisasi juga menjadi momentum untuk menyelaraskan pemahaman mengenai berbagai isu strategis yang akan menjadi bagian dalam penyusunan RUU Keimigrasian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, dalam sambutannya menyampaikan sejumlah poin terkait penguatan dan optimalisasi substansi RUU Keimigrasian yang telah masuk dalam Prolegnas. Selanjutnya, Rachmat Reza Mirhaj memaparkan berbagai isu strategis yang akan dimuat dalam RUU Keimigrasian.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat enam isu penting yang menjadi perhatian dalam perkembangan penyusunan RUU Keimigrasian, yaitu penguatan fungsi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI); penguatan intelijen dan pengawasan keimigrasian; penguatan teknologi informasi keimigrasian; penguatan peran keimigrasian dalam optimalisasi tata kelola kewarganegaraan; pemberian insentif kepada pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan kinerja; serta penguatan peran keimigrasian dalam perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, melalui Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Rianto, menyampaikan bahwa jajaran Kantor Imigrasi Pekanbaru siap mengikuti setiap perkembangan kebijakan dan arah pembaruan regulasi keimigrasian.

“Internalisasi penyusunan Naskah Akademik RUU Keimigrasian ini menjadi kesempatan penting bagi jajaran untuk memahami arah penguatan kebijakan keimigrasian ke depan.” ujar Rianto.

Lebih lanjut, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman seluruh jajaran mengenai substansi dan arah kebijakan RUU Keimigrasian, sekaligus mendorong kesiapan satuan kerja dalam menghadapi perkembangan kebutuhan penyelenggaraan fungsi keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan keimigrasian serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

PEKANBARU – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menerima kunjungan sejumlah jurnalis dalam kegiatan Media Tour, Selasa (15/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi sekaligus memberikan ruang bagi media untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kantor Imigrasi Pekanbaru.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan sejumlah media nasional, yakni dari Republika.co.id, Kumparan, Detik.com, Media Indonesia, Tempo, serta dari CNN TV. Dalam kunjungan tersebut, para jurnalis melakukan observasi secara langsung di area pelayanan publik Kantor Imigrasi Pekanbaru. Selain melihat alur dan fasilitas pelayanan, para jurnalis juga melakukan wawancara secara acak dan transparan kepada pengguna layanan keimigrasian untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan.

Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada media untuk menggali informasi secara objektif dari berbagai pihak, khususnya masyarakat yang sedang menggunakan layanan keimigrasian. Dengan demikian, penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak hanya bersumber dari penjelasan petugas, tetapi juga dari pengalaman pengguna layanan di lapangan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, menyambut secara hangat kunjungan para jurnalis dan menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap pemantauan serta evaluasi yang dilakukan oleh media sebagai bagian dari kontrol sosial dan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami sangat terbuka terhadap kunjungan media. Justru kami ingin pelayanan di Kantor Imigrasi Pekanbaru dapat dilihat secara langsung, termasuk melalui wawancara dengan masyarakat yang menerima layanan. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar transparan, mudah, cepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Ryang.

Menurutnya, keterlibatan media menjadi salah satu sarana penting untuk mendapatkan masukan yang objektif. Setiap pengalaman dan masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Imigrasi Pekanbaru untuk terus melakukan perbaikan.

“Kami tidak hanya ingin mendapatkan penilaian yang baik, tetapi juga ingin mengetahui apa yang masih perlu diperbaiki. Karena itu, kami mempersilakan media untuk melihat dan menggali informasi secara langsung dari pengguna layanan. Masukan tersebut akan menjadi bahan bagi kami untuk terus berbenah,” lanjutnya.

Kunjungan Media Tour berlangsung dengan suasana terbuka. Para jurnalis juga berkesempatan melihat secara langsung fasilitas pelayanan serta berinteraksi dengan petugas dan masyarakat yang tengah mengakses layanan keimigrasian.

Melalui kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan media dalam menyampaikan informasi keimigrasian secara objektif kepada publik.

Kampar, Riau – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat kecamatan di empat kecamatan di Kabupaten Kampar, yaitu Kecamatan Salo, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kuok, dan Kecamatan Bangkinang Kota (09/09/2026).

Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, yang terdiri atas camat, pejabat dan staf kecamatan, serta perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Forum tersebut menjadi wadah koordinasi dan pertukaran informasi terkait keberadaan serta aktivitas orang asing di masing-masing wilayah.

Dalam rapat, Imigrasi Pekanbaru menyampaikan berbagai hal terkait ketentuan dan kelengkapan dokumen keimigrasian yang wajib dimiliki oleh orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan hingga kecamatan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Adrian Nugraha, menegaskan bahwa pengawasan orang asing membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dan pemerintah di tingkat kewilayahan.

“Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh Imigrasi secara sendiri. Dibutuhkan sinergi dan pertukaran informasi dengan pemerintah kecamatan, desa, serta unsur terkait agar keberadaan dan aktivitas orang asing dapat terpantau dengan baik.” ujar Adrian menyampaikan pesan Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru, Ryang.

Selain membahas aspek administratif keimigrasian, Rapat TIMPORA juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan orang asing. Masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan keberadaan atau aktivitas orang asing yang dianggap mencurigakan maupun berpotensi melanggar ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Imigrasi Pekanbaru turut memperkenalkan dan mendorong penguatan program Desa Binaan Imigrasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keimigrasian sekaligus membangun sistem pengawasan berbasis masyarakat.

Pembahasan juga mencakup pentingnya kewaspadaan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta persoalan perkawinan campuran yang melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pemahaman masyarakat terhadap kedua isu tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal, eksploitasi, maupun persoalan hukum yang dapat timbul di kemudian hari.

Melalui pelaksanaan Rapat TIMPORA tingkat kecamatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru berharap koordinasi antarpemangku kepentingan semakin kuat. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, pengawasan orang asing di Kabupaten Kampar diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan mampu mendukung terciptanya ketertiban serta keamanan wilayah.